47 Rue Cortambert, 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 07 60 - Nos horaires d'ouverture

Sosialisasi sistem imigrasi baru untuk masyarakat Indonesia

///Sosialisasi sistem imigrasi baru untuk masyarakat Indonesia

Sekitar 90 warga dan diaspora Indonesia menghadiri Sosialisasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran RI di Balai Budaya KBRI Paris pada Kamis 7 Desember 2017. Sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan keimigrasian dan kekonsuleran terbaru, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Pada sambutan pembukaan, KUAI RI Paris, Bapak Agung Kurniadi mengimbau agar masyarakat yang hadir dapat memanfaatkan pertemuan dimaksud untuk memperoleh informasi selengkapnya terkait kebijakan keimigrasian yang baru ini, baik dari pejabat KBRI Paris, maupun dari pejabat Kemlu dan Ditjen Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM, yang hadir sebagai pembicara. Disampaikan bahwa pemberlakuan SIMKIM bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan bagi perlindungan data pribadi dan penerbitan paspor sebagai dokumen negara.

​Tentang SIMKIM, narasumber Bapak Joko Sulastomo dan Bapak Andhika menjelaskan bahwa penerapan SIMKIM ini seiring dengan kemajuan di bidang IT, serta adanya sistem pemeriksaan checkpoints imigrasi lintas-negara (border control) sesuai standar International Civil Aviation Organization (ICAO), yaitu badan PBB yang menangani penerbangan sipil. Sistem ini telah dikembangkan sejak tahun 2006 dan direncanakan untuk mulai berlaku sepenuhnya pada tahun 2018. Saat ini telah ada beberapa KBRI yang telah menerapkan SIMKIM, yaitu KBRI-KBRI yang memiliki pejabat Atase Imigrasi. Untuk tahun 2018, tim Ditjen Imigrasi – Kemlu menargetkan sosialisasi di sekitar 60 perwakilan RI di luar negeri untuk mengejar target pelaksanaan SIMKIM.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya SIMKIM ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui pelayanan keimigrasian yang lebih transparan dan responsif. Selain itu untuk memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik, lebih tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Pemohon paspor wajib datang langsung

SIMKIM nantinya akan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama untuk proses pembuatan paspor RI. Sekarang aplikan paspor baru harus datang langsung untuk pengambilan data biometrik rekam wajah dan sidik jari. Proses ini tidak bisa diwakili dan harus dilakukan sendiri, karena data biometrik, yang akan tersimpan dalam database, adalah sangat unik milik setiap individu. Sebagai antisipasi, proses pembuatan paspor dengan SIMKIM dapat memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya, namun keamanan dan akurasi dokumen perjalanan RI menjadi lebih baik dan terintegrasi secara internasional. « Sehingga bisa berkurang kemungkinan paspor bapak dan ibu tidak terbaca oleh imigrasi asing / border control, misalnya di Amerika, karena dengan SIMKIM, standar paspor Indonesia sudah sama dengan standar ICAO, » jelas Bapak Joko dari Kemlu. Namun demikian, periode pembuatan paspor Indonesia masih relatif lebih singkat dibandingkan beberapa negara lain. Pembuatan paspor Indonesia dengan SIMKIM dapat memakan waktu 5-6 hari, dibandingkan dengan pembuatan paspor Amerika atau Prancis yang bisa lebih dari 4 minggu.

Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Paris, Bapak Teuku Zulkaryadi menjelaskan bahwa saat ini perangkat mesin SIMKIM di KBRI Paris sedang dalam proses pemasangan dan pengetesan. Direncanakan pada minggu ke-2 atau 3 Desember, KBRI Paris akan mulai menerapkan SIMKIM untuk warga Indonesia di Prancis. Karena pemohon harus datang langsung, maka Bagian Konsuler menghimbau masyarakat untuk melakukan janji temu (rendez-vous) dengan KBRI untuk sesi pengambilan data biometriknya. Dari sisi harga, nantinya akan ada tambahan biaya sebesar 5Euro untuk setiap penerbitan paspor dengan SIMKIM. Namun penambahan ini bukan biaya pembuatan paspor, namun jasa layanan IT.

KMILN: untuk masyarakat dan diaspora Indonesia

Selain SIMKIM, KBRI Paris juga memperkenalkan adanya Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Bapak Rully Sukarno dari KBRI Paris menjelaskan bahwa KMILN merupakan kartu identitas, sebagai pengakuan pemerintah kepada masyarakat Indonesia di luar negeri dan potensinya bagi Indonesia. « Oleh karenanya, kartu ini bersifat sukarela, volunteer, namun kami sangat menghimbau agar semua yang eligible, bisa mendaftar. » Keuntungan bagi WNI di luar negeri yang memiliki KMILN adalah: sebagai tanda pengenal untuk buka rekening bank di Indonesia, untuk membeli properti, dan mendirikan badan usaha. Adapun untuk WNA saat ini sedang dijajaki fasilitas seperti apa yang dapat diberikan.

Proses pendaftaran KMILN sangat mudah, yaitu secara online di: iocs.kemlu.go.id

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah:

Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (kecuali PNS yang sedang bekerja/sekolah di luar negeri).

Orang asing/warga negara asing, yang meliputi:

Warga negara asing eks Warga Negara Indonesia;
Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia;
Warga negara asing yang orang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia.

Apabila permohonan KMILN disetujui, maka kartu digital/elektronik akan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail). Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI tidak menyediakan KMILN dalam bentuk cetak fisik. (pn)

By | 2017-12-10T23:23:16+00:00 décembre 10th, 2017|Categories: Consulaire|